Penyebab Kegagalan Umum Sistem Informasi dan Peran Pemimpim dalam E-Government
Faktor-faktor yang menyebaban kegagalan sistem informasi sebagaimana pendapat Rosemary Cafasaro dalam O’Brien (2009) dipaparkan sebagai berikut :
- Kurangnya input dari end user
- Tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi
- Pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah
- Kurangnya dukungan eksekutif
- Inkompetensi secara teknologi
- Perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang
1. Kurangnya input dari end user
Kurangnya keterlibatan end user pada saat proses perancangan sistem akan menemui kegagalan pada saat diterapkan karena terjadi kesenjangan atau gap antara pengguna dan perancang atau pakar SI. Kesenjangan itu timbul karena keduanya memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda (user-designer communication gap). Kesenjangan ini pada akhirnya akan menciptakan kegagalan dalam pelaksanaan sistem informasi.
2. Tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi
Kebutuhan yang telah dirumuskan tersebut apabila tidak mendapatkan dukungan berupa infrastruktur yang memadai akan menyebabkan kegagalan pada sistem informasi.
3. Pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah
Penerapan sistem informasi pada suatu organisasi harus dilakukan perumusan dengan jelas tentang kebutuhan dan spesifikasi penggunan sistem informasi tersebut. Pernyataan kebutuhan yang tidak ditegaskan sejak awal akan berdampak negatif pada saat sistem informasi diimplementasikan dan pada akhirnya menemui kegagalan.
4. Kurangnya dukungan manajemen eksekutif
Apabila penerapan sistem informasi tidak mendapatkan dukungan dari beberapa unsur manajemen eksekutif sebagai pengambil keputusan maka penerapan sistem organisasi akan menemui kegagalan dan mengakibatkan dampak seperti : terjadi inefisiensi biaya, pelaksanaan penerapan sistem informasi melebihi target waktu yang telah ditentukan, kendala teknis serta kegagalan memperoleh manfaat yang diharapkan.
5. Inkompetensi secara teknologi
Penerapan dan pengembangan sistem informasi sangat membutuhkan peranan manusia sebagai brainware/operator. Apabila sumberdaya manusia dalam organisasi tidak memiliki kompetensi akan perkembangan teknologi yang semakin maju maka penerapan sistem informasi akan mengalami kesulitan. Sistem informasi yang tidak sesuai dengan kemampuan SDM akan mengakibatkan pelaksanaan sistem informasi menghadapi kegagalan.
6. Perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang
Pengembangan dan penerapan sistem informasi yang tidak didukung oleh perencanaan yang matang tidak akan mampu menjadi mediator antara berbagai keinginan dan kepentingan dalam suatu organisasi. Sistem yang tidak memiliki road mapyang jelas tidak mampu menjadi pegangan dalam melaksanakan sistem informasi sesuai tujuan organisasi. Sistem informasi yang tidak dirancang sesuai kebutuhan organisasi pada akhirnya akan menemui kegagalan dalam penerapannya dan hanya menimbulkan inefisiensi dalam hal biaya, waktu dan tenaga.
Peran pemimpin dalam E-Government
Di masa lalu konsep e-Gov lebih merujuk pada komputerisasi dan pengembangan sistem informasi manajemen yang berbasis komputer, maka saat ini konsep e-Gov mengarah kepada integrasi data dan informasi antar lembaga pemerintah melalui teknologi internet dengan perangkat lunak yang berbasis http (hypertext transfer protocol ) dan dengan bahasa yang mendukung html (hypertext medium language) (Kumorotomo, 2009). Dengan demikian hampir bisa dipastikan bahwa rujukan tentang e-Gov selalu mengacu pada upaya pembuatan website oleh lembaga pemerintah.
Berdasarkan Gambar 3, penyebab kegagalan pengembangan e-Gov di Indonesia tidak selalu terkait dengan ketersediaan teknologi informasi. Masalah pokok aplikasi e-Gov terletak pada keterkaitan antara masalah pengembangan infrastruktur, kepemimpinan dan budaya masyarakat lokal.
- Kepemimpinan
- Konflik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
- Peraturan
- Alokasi anggaran
- Pembakuan /standarisasi
- Infrastruktur
- Ketimpangan digital
- Infrastruktur yang tidak menunjang
- Kurangnya sistem layanan
Bagi sebagian besar daerah, faktor penyebab kegagalan pengembangan e-Gov di Indonesia bisa berasal dari faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan dipengaruhi oleh timbulnya konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peraturan yang kurang mendukung/berpihak, alokasi anggaran yang kurang memadai serta pembakuan atau standarisasi sistem yang tidak jelas. Seluruh faktor ditentukan oleh komitmen para pemimpin atau pejabat bagi tercapainya pelaksanaan e-Gov dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu faktor kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting bagi penerapan dan pemanfaatan e-Gov.
Ketersediaan teknologi yang terdapat dalam masalah infrastruktur menjadi kendala dalam penerapan e-Gov. E-Gov menuntut adanya teknologi satelit, jaringan listrik, jaringan telepon, pengadaan komputer dalam lembaga pemerintah beserta infrastruktur penunjang yang handal dan terdapat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Penyediaan jaringan internet yang memadai dan merata perlu ditingkatkan agar meminimalisir ketimpangan digital.
Faktor budaya merupakan faktor yang sangat mendasar dan memerlukan komitmen perubahan yang kuat demi tercapainya keberhasilan penerapan e-Gov. Pemerintah Indonesia relatif mudah mendapatkan akses teknologi dan banyak pemimpin atau pejabat yang memiliki visi untuk pengembangan layanan secara elektronik. Kendalanya terletak pada pemanfaatan e-Gov yang seringkali berbenturan dengan faktor budaya atau kultur masyarakat yang kurang mendukung. Faktor budaya yang ada dalam diri para birokrat dan lembaga pemerintah seringkali mengakibatkan kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap e-Gov. Seringkali muncul anggapan bahwa aplikasi e-Gov akan mengancam jabatan yang dimiliki saat ini yang sudah tergolong mapan. Antara pemerintah pusat baik lembaga departemen maupun non departemen dengan pemerintah daerah juga belum terintegrasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing tidak mau memberikan dan berbagi data dan informasi penting. Cara berfikir seperti ini yang masih dimiliki oleh para pejabat pemerintah masih sulit untuk dikomunikasikan dan diintegrasikan.
Contoh kegalan penerapan e-government
Salah satu contoh kegagalan penerapan e-government di Indonesia adalah pelaksanaan e-Procurement. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan e-procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan. Selain itu dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.
Komentar
Posting Komentar